Hari ini, Senin, 20 September 2010 di Klaten sedang diselenggarakan hajatan besar, bernama Pesta Democrazy, ada yang menyebutna dengan pesta rakyat, demokrasi.

Tadi pagi, jam 07.30 dengan membawa undangan KPU saya berniat menggunakan hak suara, setelah sebelumnya agak malas2an tuk nyoblos, tapi karena didawuhi ibuk,ya sudah saya jalan menuju tempat pencoblosan kertas suara. Ternyata, di undangan yang tertera jam 07.00, sampai tempat itu panitiyana masih belum siap, ya sudah golput saja…

KARTU PEMILIH

Agak aneh juga, karena selain membuat undangan, KPU Klaten juga membuat kartu pemilih, padahal saat ini saja kartu pemilih yang saya dapat dari pemilu bertahun-tahun yang lalu masih ada. Kenapa harus membuat kartu lagi ? Apakah kertas undangan saja tidak cukup ? Hal-hal kayak beginilah yang memaksa saya — dan mungkin banyak orang lainnya — berfikir bahwa ini hanyalah LOGIKA PROYEK saja. Duh, kalau membicarakan negara endonesiya rayye ini agaknya akan menjadi panjang, jadi saat ini mending hanya bicara masalah kartu pemilih saja….

MONEY POLITICS ?

Diawali dengan ngobrol2 singkat dengan Pak RT yang memberi kabar, pas mau sholat tarawih, kabarna besok pagi Pak Calon Bupati akan mengadakan sahur bersama dan sholat subuh berjamaah di masjid desa. Tindakan yang baik seperti ini pun saat ini menimbulkan curiga, jangan2 mau kampanye di masjid ? Tapi, wong belum terjadi — masih besok mau datang — sebaiknya jangan suudzon dulu lah, yowes dinetral-netralkan aja, biasa aja. Besok-nya jamaah subuh jadi rame, shaf2 terisi sampai belakang, Alhamdulillah, tapi sayang didominasi dengan kaos bernomor Sang Calon Bupati. Kuliah bada Subuh ternyata menjadi ajang kampanye, ‘mohon restu dan dukungan’ dari ‘saudara Muslim’ semua… Dan yang sungguh mengagetkan adanya penutup dari Sang Calon dengan dana yang telah dititipkan dan dipercayakan pada seseorang…. Duh…

Sudah begitu denger pula kabar kalo dia jor2an uang, dum-dum duit… Tapi hebatnya, kabar dum-dum duit ini sungguh santer dilakukan oleh dua calon diantara tiga calon yang diunggulkan. Tambah mals lah saya untuk dateng ke TPS.

KESIMPULAN ?

Sepertinya hal yang sebenerna sangat memprihatinkan ini akhirnya menjadi biasa, karena sudah bingung, akhirna hanya jadi guyonan saja… Kalau sudah begini, apakah kita masih berharap bahwa pejabat yang terpilih adalah seorang yang benar-benar akan mengemban amanat yang berat itu ? Mungkin sebaiknya bupati dan gubernur dipilih presiden saja ? Tapi bukanna pemimpin suatu kaum itu menunjukkan kualitas kaum yang dipimpin ? Dan ternyata saya adalah salah satu rakyat para pejabat endonesiya raya itu….

Wallahu ‘alam…